Harianabadi.com - Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap ponsel Presiden Prabowo Subianto yang terjadi sepanjang kurun waktu 2025-2026.
Empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Presidium Eksponen Pemuda Indonesia, Pieter Tobias Pattiasina menduga kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki kaitan dengan kepentingan politik tertentu.
Pieter mengatakan, dugaan penyadapan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari kronologi peristiwa hingga kemungkinan adanya kepentingan politik maupun bisnis di baliknya.
Ia menyebut, rangkaian peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh, termasuk perkembangan yang melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah nama yang dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan.
“Kita harus melihat dari hulu sampai hilir. Dari Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri sampai kemudian diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Nilai historisnya panjang,” kata Pieter dalam keterangannya, Jumat 6 November 2026.
Pieter juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah jenderal dan nama Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan yang tengah ditangani Bareskrim. Namun, ia menilai latar belakang dan kronologi peristiwa harus dikaji secara jelas sebelum menarik kesimpulan.
“Dari kacamata saya, ada konspirasi besar. Kenapa sampai terjadinya penyadapan terhadap Presiden? Pasti ada sesuatu yang besar yang belum terungkap,” kata Pieter.
Menurut Pieter, dugaan penyadapan yang disebut mulai berlangsung sekitar Januari 2025, atau tiga bulan setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, berpotensi berkaitan dengan upaya mengetahui arah kebijakan maupun langkah politik kepala negara.
Ia mempertanyakan apakah pihak-pihak yang diduga terlibat ingin mengetahui sikap Prabowo terhadap Jokowi dan Gibran, atau memiliki kepentingan lain yang belum terungkap.
“Kenapa disadap? Mungkin ada konsekuensi besar. Mereka ingin mengetahui kira-kira Presiden masih mendukung atau tidak. Bisa juga ada kepentingan-kepentingan lain, kepentingan bisnis yang besar atau kepentingan lainnya,” kata Pieter.
Meski demikian, dugaan mengenai motif politik maupun bisnis tersebut merupakan pandangan pribadi Pieter dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan intervensi Jokowi dalam hubungan Prabowo dan Gibran maupun pembentukan kabinet, Pieter menegaskan bahwa keputusan pemerintahan tetap berada dalam kewenangan presiden.
Meski begitu, ia menilai kemungkinan adanya kesepakatan politik sebelum pemerintahan terbentuk perlu dilihat dalam konteks dinamika hubungan antartokoh.
Pieter mengingatkan bahwa Prabowo sebelumnya pernah mengakui peran Jokowi dalam perjalanan politiknya hingga menjadi presiden.
“Dari mulut Pak Prabowo sendiri pernah disampaikan bahwa kalau tidak ada Jokowi, beliau tidak mungkin juga menjadi presiden. Jadi, ada peran yang tidak bisa kita pungkiri,” pungkas Pieter I rm
COMMENTS